Berasal Dari Tanah Akan Kembali Ke Tanah
- Admin
- 4 Agustus 2023
- 572x views
Kita semua berasal dari tanah dan kelak akan kembali ke tanah. Maka wajar jika semua orang concern pada tanah yang dimiliki, yang dikuasai, digunakan dan dimanfaatkan. Jika ada yang mengusik tanah miliknya, pasti akan dilakukan pembelaan yang sungguh-sungguh. Maka dari itu, jika terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan, pemerintah wajib memberikan ganti kerugian yang layak dan adil.
Diterbitkan oleh :
Rimun Wibowo
Chairman & Senior Principal of Social Safeguards at LPM EQUATOR | The Indonesia NLCs [Networks of Learning Centers for Environmental & Social Standard]
Recent Posts
Tags
- berita-utama
- kapal-api-group-indonesia-open-2023
- amalia-cahaya-pratiwi
- artikel-1
- artikel-2
- tanah
- negara
- tanah-negara
- konsultasi
- konsul
- publik
- konsultasi-publik
- ganti-kerugian
- pengdanaan-tanah
- pengadaan-tanah
- objek-pengadaan-tanah
- ganti
- kerugian
- esstv
- intansi-yang-memerlukan-tanah
- uuck
- social-safe-guard
- penilaian-pertanahan
- tanah-begitu-berharga
- social-safe-guards
- tanah-bagaikan-ibu-kandung
- masyarakat-adat
- ruang-hidup
- hidup
- hidup-bersama
- kembali-ke-tanah
- infrastruktur-indonesia
- proyek-strategis-nasional
- tantangan-pembangunan
- regulasi-tanah
- transparansi
- partisipasi-masyarakat
- peran-pemerintah
- pembangunan-ekonomi
- kesejahteraan-masyarakat
- cost-overrun
- proyek-besar
- pentingnya-safeguards
- infrastruktur-proyek
- manajemen-proyek
- penundaan-proyek
- biaya-proyek
- menghindari-cost-overrun
- pelaksanaan-proyek-efisien
- kesalahan-perencanaan
- manajemen-risiko
- biaya-tambahan-proyek
- safeguards-proyek
- efisiensi-proyek
- melindungi-investasi
- keberhasilan-proyek
- undang-undang-pengadaan-tanah
- uu-cipta-kerja
- revisi-hukum
- pengelolaan-tanah
- pengembangan-infrastruktur
- kepentingan-umum
- hukum-indonesia
- perubahan-hukum
- tanah-skala-kecil
- pp-192021
- penetapan-lokasi
- efisiensi-pengadaan
- efektivitas-pengadaan
- pembelian-langsung
- pembangunan-infrastruktur
- pengadaan-tanah-skala-kecil
- peraturan-pemerintah-19-2021
- atr-bpn
- metode-pengadaan-tanah
- prosedur-tahapan
- pembelian-langsung-tanah
- tata-kelola-tanah
- regulasi-pengadaan-tanah
- pengadaan-lahan
- pembangunan-wilayah
- pengadaan-tanah-langsung
- hukum-pengadaan-tanah
- teknik-pengadaan-tanah
- perencanaan-tanah
- kementerian-agraria
- inventarisasi-tanah
- penilaiannilai-tanah
- ganti-rugi-pembebasan-lahan
- musyawarah-pelepasan-tanah
- konsekuensi-hukum
- penlok
- dokumen-perencanaan
- konsinyasi-tanah
- legal-standing
- proses-pengadaan
- sengketa-tanah
- pengelolaan-lahan
- peraturan-kehutanan
- kebijakan-lingkungan
- pertanian-berkelanjutan
- izin-pemerintah
- perencanaan-penggunaan-lahan
- kepatuhan-hukum
- administrasi-desa
- manajemen-sumber-daya
- dppt
- dokumen-perencanaan-pengadaan-tanah
- kualitas-dppt
- regulasi-dppt
- profesionalisme-penyusun-dppt
- lisensi-profesional
- bnsp
- transparansi-informasi
- amdal
- skkni
- tata-kelola-tata-ruang
- perencanaan-pengadaan-tanah
- standar-kompetensi-kerja-nasional
- nilai-penggantian-wajar
- kjpp
- masyarakat-rentan
- keadilan-sosial
- pembangunan
- keseimbangan-kepentingan
- kementerian-ekonomi
- menko-ekonomi
- adb
- world-bank
- livelihood-restoration-program
- kebijakan-pengadaan-tanah
- perlindungan-masyarakat
- permukiman-kembali
- pupr
- relokasi
- tanggung-jawab-pemerintah
- pembangunan-berkelanjutan
- kementerian-pupr
- bappenas
- proses-relokasi
- ganti-rugi
- kebijakan-relokasi